Jakarta, Metro News Indonesia
Sosialisasi aturan bagi dinas kesehatan didaerah harus dilakukan . Diera otonomi daerah, dinas kesehatan yang berwenang membina,mengawasi, dan menindak layanan kesehatan tradisional . Jika sudah aturannya, seharusnya ditindak lanjuti dengan pengawasan dan penegakan . Coba kalau dilihat di koran koran, televisi , radio dan banyak lagi sarana promosi lainnya kata Sudjari salah seorang tokoh masyarakatyang tinggal di komplek sangrila petukangan selatan yang belakangan ini mulai merasa resah bahkan ingin konsen peduli terhadap perlindungan kesehatan masyarakat . Sudjari yang pernah bekerja di RSCM ini memberi contoh , Banyak obat – obat kesehatan sekarang ini di jual bebas dan penjualannyapun sebebas pedagang kaki lima , mengenai resiko kata Sudjari jelas mengkonsumsi obat kesehatan yang belum jelas pengawasannya ini sangat merugikan masyarakat .“ Masyarakat harus dilindungi agar tidak dibohongi ,” jangan hanya karena iklan – iklannya dilihat menarik tapi jaminan mutu dan pengawasannya tidak jelas , ini tidak boleh terjadi karena masyarakat juga yang dirugikan . Sudjari menegaskan, Pemerintah tidak apriori terhadap pelayanan kesehatan tradisional dan alternatiff – komplementer .
Jika metode penyembuhan yang dilakukan memiliki bukti ilmiah kuat , kemenkes seharusnya bisa mengajak penyelenggara layanan untuk mengembangkan bersama . Menurut Sudjari, pemerintah mendorong pengembangan pelayanan kesehatan tradisional. Namun, mereka harus mengikuti kaidah dan etika kesehatan berlaku “ layanan kesehatan tradisional digunakan sebagai komplemen karena fungsinya sangat berbeda dengan pengobatan dokter ujarnya .
Kemana ketegasan pemerintah atas maraknya penjualan obat obat kesehatan yang menjual Iklan agar masyarakat tertarik “ benarkah yang diklankan sudah lolos pengawasan “ harusnya bila layak uji dan pengawasan obat –obat yang beredar dipasaran tidak jelas ya di musnahkan saja, tegas Sudjari kepada Metro News Indonesia (24/V). (MZNK/V)
0 komentar:
Posting Komentar